Diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sektor infrastruktur mendapat wewenang strategis yang diberikan oleh Peraturan Presiden No. 120 tahun 2022. Sejalan dengan perkembangan ini, firma hukum kami mendukung proyek-proyek infrastruktur dengan memastikan pengembangan dan pembangunan yang tepat waktu. Kami telah membantu berbagai klien dalam berbagai proyek yang memerlukan koneksi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah. Kami juga telah memberikan nasihat hukum atas pada proyek-proyek infrastruktur dari perspektif keuangan maupun dari perspektif pemilik proyek.