Industri minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, yang mengatur kegiatan hulu dan hilir dengan pengawasan dan pengaturan yang meluas hingga ke regulator lainnya seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Firma kami memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan hukum untuk memastikan kepatuhan hukum atas tantangan industri yang semakin berkembang. Kami telah dipercaya oleh banyak klien dalam berbagai macam transaksi, termasuk farm-in, farm-out serta investasi asing langsung.