| | | | |

ESG dan Masa Depan Bisnis: Mengapa Ini Penting?

Apa itu ESG

Kini bisnis tidak lagi hanya tentang angka-angka keuangan semata seperti pertumbuhan pendapatan dan laba-rugi. Sebaliknya, di era modern yang semakin kompleks, pandangan ini perlahan berubah dimana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial telah menjadi salah satu elemen penting dalam menilai kesuksesan sebuah bisnis. Dengan kata lain, bisnis saat ini harus lebih dari sekedar entitas penghasil laba; peran sosial dan lingkungan perusahaan turut mendefinisikan image perusahaan. Maka, inilah yang membawa kita ke konsep yang semakin penting: Environmental, Social and Government (“ESG”). 

Apa itu ESG?

Secara singkat ESG merupakan pendekatan yang mempertimbangkan aspek-aspek non keuangan dalam operasional perusahaan. Konsep ini terdiri dari tiga pilar utama; “Environmental” yang berfokus pada praktik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung perubahan iklim. “Social” yang mencakup hubungan perusahaan dengan masyarakat dan kesejahteraan karyawan, termasuk pelatihan, keselamatan kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan “Governance” mencakup pengelolaan internal, kontrol, dan hak investor dalam menjalankan bisnis. Konsep ESG ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang di luar dimensi keuangan, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. 

Pentingnya ESG dalam Bisnis 

Kini ESG menjadi sebuah pondasi bisnis yang membantu perusahaan mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Inilah mengapa pelaku bisnis harus memahami urgensi penerapan ESG dalam bisnis operasional mereka. Berikut beberapa alasan mengapa ESG penting untuk diimplementasikan dalam sebuah bisnis.

  1. Kontribusi pada Kemajuan Sosial dan Lingkungan
    Perusahaan dapat memainkan peran yang positif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung program tanggung jawab sosial.
  2. Membangun Kepercayaan dan Reputasi
    Konsumen modern akan semakin cermat dalam memiliki produk dan jasa dari perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan ESG, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab dan peduli terhadap isu-isu global.
  3. Penerimaan Tenaga Kerja:
    Profesional muda dan bakat yang muncul lebih menekankan untuk bergabung dengan perusahaan yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Perubahan dalam prioritas ini berarti bahwa bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip ESG secara aktif lebih mampu menarik dan mempertahankan karyawan berkompetensi tinggi. ESG memastikan tidak hanya keberlanjutan operasi bisnis, tetapi juga keberlanjutan tenaga kerja itu sendiri.
  4. Akses ke Sumber Dana yang Berkelanjutan
    Banyak investor, dana investasi hingga lembaga keuangan yang hanya ingin mendukung perusahaan yang mengimplementasikan ESG. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan ESG lebih mudah mendapat dukungan secara finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan inovasi.
  5. Mitigasi Risiko dan Kerugian
    ESG membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan aspek non-keuangan. Hal ini termasuk risiko perubahan iklim, peraturan lingkungan yang ketat atau potensi dampak negatif yang berpengaruh pada reputasi perusahaan. Dengan mengintegrasikan ESG, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

Pedoman ESG 

ESG tidak wajib secara universal; sebagian besar bersifat sukarela. Standar untuk implementasi ESG dibuat berdasarkan beberapa panduan dan kerangka sukarela yang diakui secara internasional, yang mana dapat diikuti oleh bisnis sesuai dengan sektor, tujuan strategis, dan harapan para pemangku kepentingan masing-masing. Pedoman seperti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), yang menekankan hukum pelaporan keberlanjutan yang memperluas pelaporan tentang masalah ESG, memengaruhi lebih banyak entitas, termasuk beberapa perusahaan non-UE dan anak perusahaan. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), yang membimbing bisnis dan sektor dalam mengungkapkan informasi keuangan terkait iklim untuk membantu keputusan investasi, kredit, dan asuransi. Global Reporting Initiative (GRI), kerangka pelaporan ESG yang sudah banyak diadopsi dengan pendekatan yang didasarkan pada materialitas.

Pedoman-pedoman ini penting dalam membantu bisnis menavigasi dunia yang kompleks ini. Mereka menawarkan jalan terstruktur untuk pelaporan ESG, memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak non-keuangan mereka. Meskipun pedoman-pedoman ini tidak mengikat secara universal, mereka memberdayakan bisnis untuk menyesuaikan praktik-praktik ESG dengan operasi dan industri mereka yang bervariasi, dengan implementasi yang tergantung pada aktivitas sektoral. Penting untuk memahami dan mematuhi pedoman-pedoman ini untuk mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta selaras dengan harapan pemangku kepentingan dan regulator yang terus mengalami perubahan.

Apa itu ESG

Baca Juga: Carbon Offset: Strategi Atasi Perubahan Iklim dan Optimalisasi Potensi Ekonomi

ESG di Indonesia

Seperti lanskap global, ESG biasanya diterima secara sukarela di Indonesia, kecuali beberapa sektor tertentu tunduk pada peraturan wajib. 

Regulasi terkait ESG di Indonesia masih terfragmentasi di berbagai undang-undang. Sebagai contoh aspek lingkungan yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kemudian aspek sosial yang mengacu pada kewajiban perseroan untuk mengembangkan kegiatan Corporate Social Responsibility (“CSR”) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sektor keuangan instrumen keuangan greenbond untuk membiayai sebagian atau seluruh kegiatan bisnis yang menerapkan prinsip lingkungan dan showcase ESG microsite untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan dan memenuhi ESG.

Berikut bagaimana ESG telah diimplementasikan sejauh ini:

  1. Pelaporan Wajib ESG
    Wajib Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ESG Indonesia adalah pelaporan wajib ESG melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 tahun 2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa, lembaga jasa keuangan, dan emitennya untuk mengajukan laporan keberlanjutan tahunan yang berbeda dari laporan keuangan mereka. Laporan ini harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Konsekuensi dari ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi administratif.

    Di tengah peraturan-peraturan ini, banyak organisasi merasa perlu mendapatkan panduan ahli untuk menavigasi kompleksitas pelaporan ESG. Profesional yang berpengalaman di bidang ini dapat menjadi sekutu berharga, memastikan proses pelaporan yang lancar dan sesuai, serta membantu perusahaan menghindari potensi masalah.

  2. ESG Framework and Manual untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur
    Pada tahun 2022 lalu Kementerian Keuangan Indonesia memperkenalkan ESG Framework and Manual. Meskipun ini belum berbentuk peraturan, kebijakan ini telah diadopsi oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, yang melakukan berbagai peran: sebagai pemilik proyek, investor, pemberi pinjaman sektor swasta, dan bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Special Mission Vehicle) dalam pelaksanaan tugas dukungan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini memainkan peran penting dalam kebijakan internal Kementerian Keuangan, sebagai pedoman bagi pembuat kebijakan.

    Perjalanan ESG Framework and Manual berlangsung secara metodis. Dimulai dengan formulasi kerangka ESG dan Panduan ESG. Dokumen-dokumen dasar ini kemudian diuji melalui proyek percobaan di bawah Kemitraan Pemerintah-Swasta (“PPP”), khususnya proyek yang menerima dukungan Fasilitas Pengembangan Proyek (“PDF”). Percobaan ini akan dilakukan di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencakup proyek-proyek di bidang perumahan dan sumber daya air.

    Selanjutnya, fase implementasi dimulai, awalnya berfokus pada proyek PPP yang mendapat manfaat dari PDF di berbagai sektor, sejalan dengan pengajuan dan persetujuan mereka untuk mendapatkan dukungan PDF. Pelaksanaan ini kemudian diperluas untuk mencakup berbagai proyek di bawah kerangka PPP dan yang mencari dukungan pemerintah. Akhirnya, kerangka dan panduan ini siap mencapai tahap penutupan, di mana mereka akan lebih diterapkan pada proyek-proyek non-PPP pada tahun 2025.

    ESG Framework and Manual memberikan panduan yang jelas untuk proyek infrastruktur, menentukan peran dan tanggung jawab dalam berbagai standar ESG. Standar ini mencakup sejumlah aspek vital:

Lingkungan Sosial Tata Kelola
Tata Kelola Pencegahan Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja Kepemimpinan dan Tata Kelola
Konservasi Biodiversitas Keragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses Risiko dan Pengendalian
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi Kesejahteraan Sosial
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Risiko Bencana Warisan Budaya

 

Pendekatan sistematis ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan standar ESG dalam proyek infrastruktur, mendukung keberlanjutan, dan memperkuat berbagai aspek pembangunan ekonomi. Masa depan menjanjikan lanskap yang lebih berkelanjutan dan inklusif demi kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Memiliki mitra yang terpercaya dengan pemahaman mendalam tentang infrastruktur proyek, pembiayaan, dan masalah hukum yang relevan dapat menjadi kunci untuk memastikan proses yang lancar dan sesuai. Ketika berbicara tentang menavigasi lanskap ESG, mitra hukum yang kompeten dapat membuat perbedaan signifikan dalam mencapai tujuan Anda dengan percaya diri.

Apa itu ESG

Baca Juga: Carbon Offset: Upaya Untuk Mencapai Target NDC Indonesia Tahun 2030

Tantangan Implementasi ESG di Indonesia

Implementasi ESG di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar prinsip ini dapat berjalan dengan sukses. Dikutip dari berbagai sumber, beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan ESG diantaranya:

  1. Kesadaran dan Pemahaman yang Terbatas
    Tidak semua pemangku kepentingan memahami sepenuhnya konsep ESG. Pendidikan dan kesadaran ESG masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pemilik usaha dan pelaku bisnis.
  2. Kurangnya Data dan Transparansi
    Salah satu hambatan utama dalam implementasi ESG di Indonesia adalah ketersediaan data yang kurang memadai. Banyak perusahaan belum memiliki sistem pelaporan ESG yang efektif, sehingga hal ini menghambat pemantauan dan perbandingan kinerja ESG.
  3. Dana Tambahan
    Implementasi ESG seringkali memerlukan investasi tambahan dalam sistem, pelatihan, dan pengembangan. Biaya ini bisa menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah.
  4. Regulasi yang Terbatas
    Meskipun ada beberapa regulasi terkait ESG, masih diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan penegakan yang kuat untuk memastikan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip ESG.
  5. Sumber Daya Manusia
    Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan inisiatif ESG memerlukan keahlian khusus. Banyak perusahaan belum memiliki SDM yang terlatih dalam hal ini.

    Kami, ADCO Law, siap membantu Anda dalam memahami dan mewujudkan bisnis anda yang terintegrasi dengan ESG. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk mendapatkan panduan dan dukungan yang Anda butuhkan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

***

Tentang ADCO Law:

ADCO Law adalah law firm jakarta,indonesia yang menyediakan ragam layanan hukum terintegrasi kepada klien mulai dari transaksi komersial dan litigasi perusahaan di berbagai sektor industri. Berpengalaman lebih dari satu dekade, tidak hanya soal aspek regulasi, kami juga memahami industri dan bisnis klien. Kami memberikan nasihat hukum menyeluruh dan solusi untuk meminimalisasi risiko hukum secara komprehensif dalam menghadapi dinamika bisnis.

Dari Hulu ke Hilir, Kami Memahami Industri Anda. Dalam setiap transaksi, kami secara aktif berkolaborasi dengan ahli keuangan, pajak, lingkungan hidup, akuntan, dan firma hukum dari berbagai yurisdiksi untuk memberikan nilai tambah bagi klien kami. Memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga Pemerintah, regulator, asosiasi, dan para pemangku kepentingan membawa kami memiliki pandangan menyeluruh terkait satu isu hukum.

ADCO Law merupakan anggota perwakilan Alliott Global Alliance (AGA) di Indonesia. Didirikan pada tahun 1979, AGA adalah salah satu aliansi multidisiplin global terbesar dengan jumlah 215 firma anggota di 95 negara.

Sebagai firma hukum, kami berkomitmen pada regenerasi. Talenta terbaik dari beberapa Universitas di Indonesia, maupun luar negeri, melengkapi formasi lawyer kami agar senantiasa relevan dengan perkembangan dan tantangan industri.