Pengesahan Undang-Undang KIA: Meningkatkan Perlindungan Karyawan melalui Ketentuan Cuti Melahirkan yang Baru
| | |

Pengesahan Undang-Undang KIA: Meningkatkan Perlindungan Karyawan melalui Ketentuan Cuti Melahirkan yang Baru

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR“) baru-baru ini telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA“) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Tahun 2023-2024 yang diadakan pada 4 Juni 2024. Undang-undang bersejarah ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak….

Senior Partner ADCO Law, Alexandra Gerungan, Ditunjuk sebagai Delegasi di Komisi Arbitrase dan APS
| |

Senior Partner ADCO Law, Alexandra Gerungan, Ditunjuk sebagai Delegasi di Komisi Arbitrase dan APS

Jakarta, Indonesia, 12 Juli 2024 – ADCO Law dengan bangga mengumumkan penunjukan Alexandra Gerungan, Senior Partner di ADCO Law, sebagai Delegasi Komite Nasional untuk Komisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada International Chambers of Commerce (ICC). Alexandra bergabung dengan beragam anggota komisi, terdiri dari lebih dari 1.400 Delegasi dari lebih dari 100 negara. Anggota…

Hak Kekayaan Intelektual: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya
| |

Hak Kekayaan Intelektual: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya

Dari HAKI hingga KI Seiring dengan perkembangan hukum yang menyesuaikan dengan standar internasional, terminologi dalam bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Awalnya dikenal sebagai Hak Milik Intelektual, istilah ini kemudian berubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), lalu disederhanakan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan sekarang dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (“KI”) atau Intellectual…

Menilai Potensi dan Hambatan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di IKN: Sorotan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 2/2024
| | | |

Menilai Potensi dan Hambatan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di IKN: Sorotan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 2/2024

Pada bulan Maret 2024, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (“IKN”) mengeluarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (“Peraturan Kepala Otorita IKN 2/2024“). Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah fokus pada penempatan dan pengelolaan tenaga kerja asing dalam pengembangan IKN, yang melengkapi…

Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia: Terobosan atau Tantangan?
| | |

Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia: Terobosan atau Tantangan?

Ekonomi kreatif (“Ekraf“) secara signifikan meningkatkan Produk Domestik Bruto (“PDB”) nasional. Pertumbuhan sektor ini sebagian besar didukung oleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI“), yang mendorong inovasi dengan memberikan imbalan kepada para pencipta melalui penggunaan karya mereka, salah satunya sebagai jaminan fidusia. Penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia diakui dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun…

Memahami Penyelesaian Sengketa Alternatif
| |

Memahami Penyelesaian Sengketa Alternatif

Memahami Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam ranah hukum, penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui prosedur pengadilan yang rumit dan memakan waktu. Terdapat alternatif yang lebih fleksibel dan damai yang dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (“PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF“). Penyelesaian Sengketa Alternatif menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan efektif untuk menyelesaikan sengketa di…

#DiscoverADCO: Eksplorasi Jati Diri Seorang Intan Farhana
| |

#DiscoverADCO: Eksplorasi Jati Diri Seorang Intan Farhana

Perjalanan Intan di dunia hukum bukanlah hal yang biasa. Eksplorasi diri Intan membawanya untuk menapaki ragam macam profesi, salah satunya notaris. Setelah lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, ia pun memulai karier di bidang kenotariatan. Intan menjadi asisten notaris di dua kantor yang berbeda selama lebih dari empat tahun, sembari melanjutkan program studi…

Tapera: Tabungan Perumahan Wajib Menimbulkan Kontroversi dan Spekulasi
| |

Tapera: Tabungan Perumahan Wajib Menimbulkan Kontroversi dan Spekulasi

Pada tanggal 20 Mei 2024, pemerintah Indonesia memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (“PP 21/2024”), yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yang dikenal sebagai Tapera. Program ini mewajibkan kontribusi untuk Tapera bagi semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan swasta dan individu yang bekerja…

ADCO Law Menggelar ADCOnnect: Arbitration Afternoon bersama dengan Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) dan Helmsman LLC
|

ADCO Law Menggelar ADCOnnect: Arbitration Afternoon bersama dengan Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) dan Helmsman LLC

Jakarta, 5 Juni 2024 – ADCO Law baru saja menggelar acara ADCOnnect: Arbitration Afternoon, bekerja sama dengan Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) dan Helmsman LLC Singapore. Acara ini dimulai dengan tur singkat ke kantor ADCO Law untuk memperlihatkan bagaimana tim kami bersinergi dalam mengerjakan pekerjaan. Setelah tur ke kantor ADCO Law, kegiatan dilanjutkan dengan…

Ketenagakerjaan di Indonesia: Memanfaatkan Hukum yang Penting untuk Kesuksesan Bisnis
| | |

Ketenagakerjaan di Indonesia: Memanfaatkan Hukum yang Penting untuk Kesuksesan Bisnis

Linkedin Link 1. Apa saja prinsip-prinsip dasar yang membentuk hukum ketenagakerjaan di negara Anda dan bagaimana hukum ketenagakerjaan di negara Anda mengakomodasi pengaturan kerja yang fleksibel? Hubungan kerja di Indonesia diatur terutama oleh perjanjian kontraktual yang mencakup pekerjaan, instruksi, dan upah. Hukum ketenagakerjaan Indonesia menawarkan fleksibilitas dalam perjanjian-perjanjian ini sambil memastikan keadilan bagi kedua belah…