Hukum Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dan kewajiban negara Indonesia guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah cita hukum negara Indonesia dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja, dan pengusaha…
Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang langkah perpajakan dalam reformasi aturan perpajakan, tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan tinggi, dan rencana mekanisme pajak karbon yang baru. Ketentuan dalam Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% (sepuluh persen)…
Pro Bono dan Pro Deo adalah istilah yang sering timbul dalam profesi hukum khususnya sebagai Advokat. Namun kedua istilah ini mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum pada saat berhadapan dengan perkara hukum di pengadilan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif agar dapat dilaksanakan secara…
Keadaan Kahar (“Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang mungkin jarang kita dengar dalam aktivitas sehari-hari. Namun dalam praktik kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, Force Majeure merupakan hal yang memiliki pengaruh yang besar apabila sampai terjadi, yang mana untuk menanggulanginya biasa dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang terwujud dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian,…
Landasan yuridis adalah kata yang sering ditemukan pada umumnya ketika membahas mengenai aturan maupun regulasi terlebih dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh negara hukum (Rechtsstaat). Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan hal…
Dokumen legalitas adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain modal usaha. Dokumen legalitas adalah sesuatu dapat menjadi bukti apakah suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai badan usaha yang sah atau belum. Selain itu, dokumen legalitas juga berfungsi untuk mengembangkan usaha, mempermudah dalam mengajukan pinjaman modal usaha, melindungi usaha…
Hukum Persaingan usaha dimasa COVID-19 menjadi hal perlu diamati, Semua negara mulai kembali bangun dari tidurnya untuk menghidupkan ekonominya agar tetap stabil pasca melandanya pandemic Coronavirus Disease (COVID-19) di seluruh dunia. Indonesia termasuk menjadi negara yang terdampak serius dan sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi para pelaku usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha…
Tinjauan yuridis adalah langkah yang secara umum bertujuan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Seiring dengan permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang, dalam melakukan tinjauan yuridis diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai…
Akuisisi adalah cara yang saat ini dominan digunakan oleh perusahaan khususnya dalam rangka memaksimalkan kemakmuran stakeholders perusahaan. Perkembangan dan perubahan usaha yang sedemikian cepat menuntut para pelaku usaha untuk mencari terobosan agar bidang usaha tetap berjalan dan bahkan terus berkembang. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang…
Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan tersebut, diperlukan perizinan yang harus dimiliki oleh Badan-Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) khususnya dalam negeri (Indonesia) sebagai legalitas kegiatan perusahaan khususnya dalam melaksanakan jenis kegiatan Pekerjaan…