Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum

Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, pengenaan sanksi dapat dikenakan apabila telah ada aturan yang berlaku pada suatu Negara sehingga setiap masyarakat harus mematuhi dan apabila melanggar maka terdapat sanksi yang wajib dijalankan oleh orang yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, penerapan sanksi juga merupakan bentuk upaya penegakan hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Apa sajakah bentuk-bentuk sanksi hukum dan penerapan lebih lanjut? Artikel ini akan membahas lebih lanjut.

A. Definisi Sanksi Hukum

Sanksi Hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan- badan resmi yang berwajib, dimana terhadap peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman. Menurut Black’s Law Dictionary Seventh Edition, Sanksi (sanction) adalah:

“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”

Sedangkan menurut Kamus Hukum, sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Lebih lanjut, Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah.

B. Bentuk Sanksi Hukum Adalah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga bentuk sanksi hukum yaitu:

Sanksi hukum pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan pidana menjadi:
1. Pidana pokok, yang diantaranya:
  - Pidana mati
  - Pidana penjara
  - Pidana kurungan
  - Pidana denda
2. Pidana tambahan, yang terbagi menjadi:
  - pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - perampasan barang yang tertentu
  - pengumuman keputusan hakim
Sanksi hukum perdata

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundangundangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Dalam hukum perdata, sanksi hukum perdata dikenakan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa:

1. Putusan condemnatoir: putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
2. Putusan declaratoir: putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
3. Putusan constitutif: putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

sanksi adalah