Wanprestasi: Jenis, Contoh, dan Perbedaannya dengan Perbuatan Melawan Hukum

ADCO Law

Dalam dunia hukum perdata, pemahaman tentang konsep wanprestasi sangatlah penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian. Wanprestasi merupakan dasar dari banyak sengketa kontraktual, di mana satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan memahami apa itu wanprestasi, pembaca dapat lebih mudah mengenali potensi pelanggaran perjanjian. Selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul dari kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang dibuat.

Apa yang Dimaksud Wanprestasi?

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam sebuah perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Istilah ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dari banyak sengketa kontraktual yang terjadi dalam praktik hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1243 yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap lalai untuk memenuhinya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang sudah dilampaui.”

Dengan kata lain, wanprestasi terjadi ketika satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan setelah diberikan peringatan atau kesempatan tambahan, tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Baca juga: Whistleblower

Jenis-Jenis Wanprestasi

Dalam hukum perdata, terdapat tiga jenis utama wanprestasi:

1. Tidak Melaksanakan Prestasi
   Jenis wanprestasi ini terjadi ketika satu pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Contoh umum adalah ketika seorang penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli sesuai dengan perjanjian.
2. Melaksanakan Prestasi Tidak Tepat Waktu
   Jenis wanprestasi ini terjadi ketika pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Misalnya, seorang kontraktor yang tidak menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Melaksanakan Prestasi Tidak Sesuai Kesepakatan
   Jenis wanprestasi ini terjadi ketika pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Contohnya, seorang penjual yang mengirimkan barang yang berbeda kualitas atau spesifikasi dari yang telah disepakati.

Selain ketiga jenis utama di atas, pelaksanaan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (atau pelanggaran terhadap ketentuan negatif dalam perjanjian) juga merupakan jenis wanprestasi. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian waralaba restoran antara A sebagai pemberi waralaba dan B sebagai penerima waralaba, terdapat klausul yang melarang B untuk membagikan atau mengungkapkan resep rahasia. Jika B membagikan atau mengungkapkan resep kepada pihak ketiga, tindakan ini dianggap sebagai wanprestasi.

Baca Juga: Memahami Penyelesaian Sengketa Alternatif

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam praktiknya, seringkali orang-orang masih keliru dalam membedakan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Padahal, pemahaman yang jelas mengenai kedua konsep yang berbeda ini penting karena keduanya memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Berikut di bawah ini adalah tabel perbedaan antara wanprestasi dan PMH.

No.	Aspek	Wanprestasi	PMH
1.	Definisi	Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.	Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
2.	Ruang Lingkup	Wanprestasi terjadi dalam konteks hubungan kontraktual di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk saling memenuhi kewajiban tertentu. Hal ini meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tidak sesuai kesepakatan, dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.	PMH mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain tanpa dasar hukum yang sah, baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti pencemaran nama baik, penipuan, atau penggelapan.
3.	Sumber Kewajiban	Kewajiban yang dilanggar berasal dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara para pihak.	Kewajiban yang dilanggar berasal dari hukum umum atau peraturan perundang-undangan, bukan dari perjanjian.
4.	Konsekuensi Hukum	Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1329 KUHPer.	Pihak yang dirugikan oleh PMH dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Konsekuensi hukum PMH tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga dapat mencakup perintah untuk menghentikan tindakan yang melanggar atau pemulihan keadaan sebelum terjadi pelanggaran.
5.	Pembuktian	Untuk membuktikan wanprestasi, pihak yang dirugikan harus menunjukkan adanya perjanjian yang sah, kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, dan kelalaian atau kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban tersebut.	Pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara tindakan tersebut dan kerugian.
6.	Unsur yang Harus Terpenuhi	·       Adanya perjanjian; ·       Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; ·       Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.	·       Adanya perbuatan melanggar hukum; ·       Ada kerugian; ·       Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum; ·       Ada kesalahan.

 

Memahami konsep wanprestasi dan perbedaannya dengan PMH sangat penting dalam mengelola dan menghindari sengketa kontraktual. Dengan pemahaman yang baik mengenai kedua konsep ini, individu dan bisnis dapat lebih siap dalam menghadapi potensi konflik hukum dan melindungi hak-hak mereka.

Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai hal ini, silakan hubungi kami di ADCO Law.

***

ADCO Law adalah law firm jakarta,indonesia yang menyediakan ragam layanan hukum terintegrasi kepada klien mulai dari transaksi komersial dan litigasi perusahaan di berbagai sektor industri.

Berpengalaman lebih dari satu dekade, tidak hanya soal aspek regulasi, kami juga memahami industri dan bisnis klien. Kami memberikan nasihat hukum menyeluruh dan solusi untuk meminimalisasi risiko hukum secara komprehensif dalam menghadapi dinamika bisnis.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai masalah ini, jangan ragu untuk menghubungi kami

ADCO Law

Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 205C

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Setiabudi Karet

Jakarta Selatan, 12920, Indonesia.

Phone : +6221 520 3034

Fax     : +6221 520 3035

Email : [email protected]

Penafian: Artikel ini telah disiapkan hanya untuk tujuan bacaan ilmiah dan pemasaran dari  ADCO Law. Dengan demikian, semua tulisan yang dimuat di sini bukan merupakan pendapat hukum formal dari ADCO Law. Oleh karena itu, ADCO Law harus dibebaskan dari dan/atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh entitas yang menggunakan tulisan ini di luar tujuan ADCO Law.