Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Namun, pemerintah seringkali membutuhkan lebih banyak dukungan untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah muncul sebagai solusi yang tepat, yang memungkinkan pemerintah berkolaborasi dengan badan usaha swasta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur.

ADCO Law memiliki kelompok praktik Kemitraan Pemerintah & Swasta dengan pengalaman yang luas dalam memberikan nasihat kepada klien tentang semua aspek proyek KPS. Baru-baru ini kami membantu pemerintah Kabupaten Dharmasraya meresmikan proyek KPS pertama di Indonesia untuk penerangan jalan. Dukungan hukum kami memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman yang relevan. Kami menggunakan pemahaman kami mengenai peraturan KPS dan dinamika pasar untuk memberikan panduan yang komprehensif guna melindungi kepentingan klien dan kelangsungan proyek.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Deskripsi Praktik

Penataan Perjanjian dan Nasihat Hukum

Penataan Perjanjian KPS: Membantu menyusun kerangka hukum perjanjian KPS. Hal ini mencakup penentuan hak, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak, serta alokasi pendapatan dan kewajiban proyek.

Alokasi Risiko: Mengidentifikasi dan mengalokasikan berbagai risiko yang terkait dengan proyek, termasuk risiko konstruksi, risiko operasional, dan risiko lainnya.

Negosiasi dan Penyusunan Kontrak

Penyusunan Kontrak KPS: Menyusun berbagai kontrak yang mengatur KPS, termasuk perjanjian konsesi, perjanjian pembiayaan, kontrak konstruksi, dan perjanjian operasional.

Dukungan Negosiasi: Memfasilitasi negosiasi antara pihak pemerintah dan swasta untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan hukum.

Amandemen dan Renegosiasi: Membantu menegosiasikan kembali persyaratan atau mengubah kontrak jika keadaan berubah selama proyek berlangsung.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Menavigasi Persyaratan Regulasi: Membantu menavigasi lanskap peraturan, memastikan bahwa KPBU mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Perizinan dan Persetujuan: Membantu klien dalam memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan agar proyek dapat dilanjutkan.

Uji Tuntas

Melakukan uji tuntas hukum untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hukum terkait dengan proyek. Hal ini termasuk meninjau kontrak, izin, dan kewajiban hukum untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi masalah.

Hubungan dengan Pemerintah

Kami membantu dalam kegiatan hubungan dengan pemerintah, mengadvokasi atas nama klien kami dengan lembaga pemerintah terkait untuk memfasilitasi persetujuan proyek dan mengatasi tantangan peraturan.

Kami juga membantu berbagai peran dalam menyusun, menegosiasikan, dan memfasilitasi aspek-aspek hukum kemitraan antara sektor publik dan swasta. Keahlian perusahaan kami sangat penting dalam menangani masalah hukum, peraturan dan keuangan yang kompleks untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek-proyek KPS.

Praktisi Kami

Banyu Biru Adilegowo

Dendi Adisuryo

Evie Fanny G. Nababan

Lintang Kinanti

Muhammad Rayhan

Pengalaman Kami

Pendampingan hukum sehubungan dengan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang energi.
Membantu Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) dalam menyusun Perjanjian Pra-Transaksi untuk listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Membantu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyusun Perjanjian KPBU untuk Proyek Penerangan Jalan Umum di Lombok Barat.
Membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Perjanjian KPBU untuk Proyek Penerangan Jalan Umum di Dharmasraya.
Membantu dan melakukan riset hukum terkait peluang investasi dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di ibu kota baru Indonesia, transisi energi di Indonesia, dan pengembangan instrumen perdagangan karbon di Indonesia, khususnya di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU), pembangkit listrik, dan minyak dan gas.