ADCO Law meraih peringkat “Notable” terhadap Transaksi M&A dalam ajang bergengsi IFLR1000 Asia Pacific 2025/2026
|

ADCO Law meraih peringkat “Notable” terhadap Transaksi M&A dalam ajang bergengsi IFLR1000 Asia Pacific 2025/2026

ByADCO Law

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa ADCO Law meraih peringkat “Notable” terhadap Transaksi M&A dalam ajang bergengsi IFLR1000 Asia Pacific 2025/2026. Penghargaan ini mencerminkan komitmen kami kepada hukum, serta keahlian mendalam dari tim kami yang berdedikasi. “Penghargaan ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi kami. Ini mencerminkan kepercayaan yang terus diberikan oleh para klien, serta dedikasi penuh…

Apa Perbedaan Abolisi, Amnesti, Grasi, dan Rehabilitasi? Simak Penjelasannya
|

Apa Perbedaan Abolisi, Amnesti, Grasi, dan Rehabilitasi? Simak Penjelasannya

ByADCO Law

Belakangan ini, istilah abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi kembali ramai diperbincangkan publik, terutama setelah mencuatnya sejumlah kasus politik yang melibatkan tokoh nasional. Empat istilah ini sering disebut bersamaan, bahkan kerap disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal masing-masing memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda. Simak artikel ini untuk memahami pengertian, perbedaan, hingga contoh konkret dari…

Gabriela Riwu Kore dari ADCO Law Terpilih dalam Daftar NexGen Lawyers 2025 oleh Hukumonline
|

Gabriela Riwu Kore dari ADCO Law Terpilih dalam Daftar NexGen Lawyers 2025 oleh Hukumonline

ByADCO Law

Jakarta, 28 April 2025 – ADCO Law dengan bangga mengumumkan bahwa Gabriela Riwu Kore, Associate di ADCO Law, telah dinobatkan sebagai salah satu NexGen Lawyers 2025 versi Hukumonline, sebuah penghargaan yang merayakan kepemimpinan inovatif dalam lanskap hukum yang terus berkembang.  Gabriela, yang akrab disapa Gaby, diakui atas perjalanan dinamis dan kontribusi inspirasionalnya di dunia hukum….

Q&A Seputar RUPTL 2025–2034: Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Ketenagalistrikan?
| |

Q&A Seputar RUPTL 2025–2034: Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Ketenagalistrikan?

ByADCO Law

Sebagai bagian dari komitmen transisi energi menuju Net Zero Emission (“NZE”) 2060, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (“ESDM”) telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“RUPTL”) PT PLN untuk periode 2025–2034 sebagai arah kebijakan kelistrikan nasional. Dokumen ini menetapkan prioritas PT PLN, membuka ruang investasi swasta, dan mencerminkan tantangan sekaligus peluang di sektor ketenagalistrikan. Tanya…

Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Hukum Perdata: Pengertian, Jenis dan Prosedurnya
|

Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Hukum Perdata: Pengertian, Jenis dan Prosedurnya

ByADCO Law

Dalam sistem peradilan, putusan pengadilan seharusnya menjadi titik akhir dari sebuah perkara. Namun, tidak semua putusan dapat langsung dijalankan begitu saja. Ada kalanya pihak yang kalah dalam perkara enggan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim. Dalam kondisi seperti ini, eksekusi putusan pengadilan menjadi langkah hukum yang harus ditempuh agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan.  Artikel…

ADCO Law Menyambut Marinza Savanthy sebagai Counsel Baru untuk Memperkuat Area Praktik Korporasi, Investasi & Pengembangan Proyek
| |

ADCO Law Menyambut Marinza Savanthy sebagai Counsel Baru untuk Memperkuat Area Praktik Korporasi, Investasi & Pengembangan Proyek

ByADCO Law

Jakarta, 15 Mei 2025 – ADCO Law, firma hukum terkemuka di Indonesia dan anggota dari Alliott Global Alliance, dengan bangga mengumumkan pengangkatan Marinza Savanthy sebagai Counsel. Marinza membawa segudang keahlian hukum yang telah diasah selama kariernya, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan sumber daya alam.  Keahliannya mencakup penyusunan struktur proyek, negosiasi kontrak, dan pemberian nasihat…

Senior Partner ADCO Law, Dendi Adisuryo, Masuk dalam Daftar Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025 oleh Hukumonline
|

Senior Partner ADCO Law, Dendi Adisuryo, Masuk dalam Daftar Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025 oleh Hukumonline

ByADCO Law

Jakarta, Maret 2025 – Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Dendi Adisuryo, Senior Partner di ADCO Law, telah diakui sebagai salah satu dari Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025 dalam daftar The 200 Club oleh Hukumonline. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang berperan penting dalam membentuk lanskap hukum Indonesia, memperjuangkan supremasi hukum, mendorong reformasi hukum, serta berkontribusi…

Hak Imunitas Advokat: Definisi, Batasan, dan Pentingnya dalam Penegakan Hukum
|

Hak Imunitas Advokat: Definisi, Batasan, dan Pentingnya dalam Penegakan Hukum

ByADCO Law

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum. Untuk melindungi advokat dari ancaman atau intimidasi yang dapat menghalangi tugas profesionalnya, hukum memberikan apa yang dikenal sebagai hak imunitas. Namun, apa sebenarnya hak imunitas ini, dan mengapa ia begitu krusial dalam praktik hukum?  Apa itu Hak Imunitas Advokat?  Hak imunitas…

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024: Pembaruan Penting Mengenai Definisi Arbitrase Internasional di Indonesia
| |

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024: Pembaruan Penting Mengenai Definisi Arbitrase Internasional di Indonesia

ByADCO Law

Pada tanggal 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia (“MK”) menjatuhkan putusan No. 100/PUU-XXII/2024 (“Putusan MK 100/2024“) setelah permohonan pengujian Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (“UU Arbitrase”) yang diajukan oleh para pemohon —seorang profesor, seorang pengacara, dan seorang arbiter— yang berargumen bahwa definisi putusan arbitrase…

Kewajiban Perusahaan dan Hak Karyawan dalam Merger & Akuisisi
|

Kewajiban Perusahaan dan Hak Karyawan dalam Merger & Akuisisi

ByADCO Law

Dalam transaksi Merger dan akuisisi (“M&A“), perusahaan harus mematuhi kerangka hukum yang kompleks guna memastikan perlindungan hak seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta…