Kebangkrutan, Kepailitan & Restrukturisasi

Kegiatan restrukturisasi perusahaan di Indonesia pada dasarnya diatur oleh hukum perusahaan, hukum perbankan, dan peraturan-peraturan khusus industri. Meskipun demikian, Undang-Undang Kepailitan merupakan kerangka hukum utama untuk restrukturisasi terkait kepailitan/perusahaan, dan meningkatnya jumlah kasus PKPU/pailit menuntut adanya reformasi regulasi terhadap Undang-Undang Kepailitan.

ADCO Law menghadirkan tim dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami setiap industri dan tantangan bisnis klien yang kompleks. Tim kami yang beragam terdiri dari konsultan hukum yang mewakili kreditor dengan jaminan, dan tanpa jaminan, komite, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses kepailitan dan reorganisasi perusahaan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan klien untuk mengatasi tantangan hukum yang kompleks dan melakukan indentifikasi untuk mencari peluang terbaik untuk kelangsungan bisnis klien.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Layanan Kami

Nasihat Hukum

Kami memahami masalah hukum, dari perspektif kepentingan klien. Selain itu, kami juga memberikan strategi hukum termasuk memetakan kekuatan dan kelemahan klien kami di mata hukum dalam permasalahan hukum yang berhubungan dengan kebangkrutan, kepailitan & restrukturisasi.

Restrukturisasi Utang

Kami mengatur berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan restrukturisasi utang. Kami juga mewakili dan/atau mendampingi klien kami, baik debitur maupun kreditur, dalam proses negosiasi dan mediasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan skema penyelesaian utang.

Penyelesaian Utang

Kami menyiapkan dan menyediakan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelesaian utang dalam kebangkrutan, kepailitan & restrukturisasi, termasuk proposal perdamaian, perjanjian perdamaian dan perjanjian perdamaian kepada klien-klien kami.

Proses Pengadilan

Kami mewakili klien-klien kami, baik debitur maupun kreditur, dalam proses kebangkrutan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga, termasuk dalam gugatan-gugatan lain yang berkaitan dengan kebangkrutan atau PKPU. Kami juga mewakili klien kami dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Tahapan Kebangkrutan/PKPU

Setelah debitur dinyatakan bangkrut atau PKPU oleh pengadilan niaga, kami juga mewakili klien kami, baik debitur maupun kreditur, untuk mengajukan atau menerima pendaftaran utang, menghadiri rapat kreditur, mempersiapkan dan mengkaji proposal perdamaian, memberikan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur, serta bekerja sama dengan kurator atau pengurus untuk mengkomunikasikan kepentingan klien kami.

Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, kami juga mewakili klien kami, baik debitur maupun kreditur, dalam proses pembatalan perjanjian perdamaian di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung.

Pelatihan dan Seminar

Kami secara rutin menyelenggarakan sesi pelatihan dan seminar mengenai kebangkrutan, kepailitan & restrukturisasi bagi para klien kami. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan praktik-praktik terbaik mereka.

Praktisi Kami

Alexandra Gerungan

Claudio Shallaby Andre

Muhammad Resha Siregar

Muhammad Zata M.

Nicolous Anderson

Rian Wicaksana

Vladimir Adhitya Wicaksono

Pengalaman Kami

Mewakili klien dalam berbagai sengketa komersial seperti sengketa Bank Garansi dengan nilai Rp 30,000,000,000 (tiga puluh miliar rupiah), perkara kepailitan dengan nilai sengketa USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan berbagai sengketa komersial lainnya;
Menjadi kuasa hukum perusahaan gula di Lampung sebagai Penggugat dalam persidangan gugatan pembatalan perjanjian utang piutang dan penjaminan dan jaminan dengan nilai sengketa sebesar USD 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI).
Membantu perusahaan teknologi dalam memulihkan pembayaran dari rekanannya, yang melibatkan prosedur hukum untuk memastikan bahwa pembayaran yang terutang berhasil dipulihkan.
Membantu dan mewakili perusahaan manufaktur peralatan pertambangan besar di Asia dalam proses kepailitan/penundaan pembayaran
Membantu klien asing dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Mewakili perusahaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan dan proses-proses yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melakukan negosiasi dengan para kreditur dan mengelola proses-proses hukum untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien.
Mewakili perusahaan-perusahaan terkemuka dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta
Mewakili perusahaan-perusahaan terkemuka sebagai Termohon terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh para Kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta.
Mewakili perusahaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan dan proses-proses yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bernegosiasi dengan para kreditur dan mengelola proses-proses hukum untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien.
Menangani kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan yang kompleks untuk berbagai industri di berbagai pengadilan niaga di Indonesia, serta menjadi Tim Administrator dan Tim Kurator.
Menjadi kuasa hukum utama yang mewakili perusahaan penyedia solusi rantai pasok terintegrasi terkemuka dan distributor minyak bumi dan bahan kimia dasar terbesar di INdonesia, sebagai pemohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melawan penjamin debiturnya, sebagai termohon dengan jumlah utang sebesar Rp 190 miliar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.