Kodifikasi hukum adalah salah satu istilah yang dikenal dalam literasi hukum secara akademik dalam implementasi suatu hukum di suatu tempat atau negara, dalam hal ini tidak terkecuali bagi Indonesia. Sedangkan Unifikasi Hukum adalah istilah hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang kita kenal saat ini. Berikut di bawah ini adalah ulasan lebih lanjut terkait Kodifikasi…
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP 23/2022) yang di dalamnya mengatur sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanggung jawab dan larangan Direksi dan Dewan Komisaris. …
Menjadi lawyer sering kali dikaitkan dengan jam kerja tanpa batas. Menghabiskan waktu hingga larut malam untuk menyelesaikan berbagai dokumen dan kasus tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan para lawyer, khususnya lawyer ibu kota. Tak jarang, akhir pekan juga digunakan untuk mencicil pekerjaan. Hal ini tidak berlaku untuk Adimas Wicaksono, Middle Associate ADCO Law. Lawyer muda…
(Jakarta, 29/6/2022) Setelah tiga bulan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pada ADCO Law Youth Program (ALYP), seluruh anggota ALYP beserta para ADstronauts, tim internal ADCO Law, resmi merayakan seremonial perpisahan sebagai simbol berakhirnya program ALYP batch pertama. Seremonial ini diadakan di kantor ADCO Law, Setiabudi, Jakarta Selatan. ALYP merupakan program magang eksklusif yang dirancang khusus untuk…
Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Hak tergugat untuk menjawab replik penggugat ini diatur dalam Pasal 142 Reglement op de Rechtsvordering (RV). Dalam duplik, tergugat dapat membantah maupun membenarkan dalil-dalil dalam replik penggugat. Namun, apabila tergugat tidak memberikan sanggahan terhadap dalil yang dituliskan penggugat dalam repliknya, maka tergugat dianggap membenarkan dalil…
Dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) diharapkan dapat menumbuhkan budaya usaha yang jujur dan sehat sehingga dapat terus mendorong dan meningkatkan daya saing. antar pelaku usaha. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah…
KITAP adalah dokumen kependudukan yang seringkali dibutuhkan oleh pihak penyelenggara/instansi tertentu yang bersifat administratif untuk dapat mengidentifikasi seorang warga negara khususnya Warga Negara Asing (WNA) yang memilih untuk bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi negara Indonesia begitu pula dengan KITAS. Kedua dokumen perizinan ini menjadi prasyarat wajib bagi setiap WNA baik yang ingin bekerja maupun tinggal…
Fokus pada peningkatan kualitas generasi di bidang hukum, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pada Rabu (15/6/2022), ADCO Law resmi menjadi mitra strategis ALSA Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Dendi Adisuryo, Managing Partner ADCO Law, dan Tanisha Zharfa Maharani, Presiden ALSA Indonesia di kantor ADCO Law, Jakarta Selatan. Kerja sama ini didasari atas kesadaran…
(Jakarta, 13 Juni 2022) Memperingati Hari Donor Darah Internasional yang bertepatan pada 14 Juni 2022, ADCO Law mengkampanyekan ADCOncern: International Blood Donor Day, sebuah program aksi yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk dalam rangka kegiatan donor darah yang dilaksanakan pada Senin, 13 Juni 2022 di Gedung Setiabudi 2, Jakarta…
Posita adalah dalil yang menjadi dasar sebuah gugatan. Posita atau fundamentum petendi berisi alasan-alasan atau uraian fakta yang melatar belakangi dilayangkannya suatu tuntutan hukum. Baik Penggugat maupun Tergugat dalam suatu tuntutan hukum harus menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian-kerugian yang timbul. Masing-masing hal…