Legal Standing adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan, dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang. Oleh karena itu…
Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perpres 55/2022 tersebut…
Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, ADCO Law mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam #ADCOncern: International World Blood Donor Day yang akan diselenggarakan pada: Hari : Senin, 13 Juni 2022 Waktu : Pukul 10.00-13.00 WIB Lokasi : Lantai 5 Setiabudi Building 2 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920 Indonesia …
Kodifikasi hukum adalah salah satu istilah yang dikenal dalam literasi hukum secara akademik dalam implementasi suatu hukum di suatu tempat atau negara khususnya Indonesia. Begitupula Unifikasi hukum yang sangat berpengaruh dalam menemukan sistem penerapan aturan-aturan yang awalnya berkembang dalam masyarakat untuk kemudian diterapkan secara menyeluruh. Berikut ulasan lebih lanjut. A. Latar Belakang Aneka ragam bentuk…
Endah Sulastri, Senior Associate ADCO Law, mewakili firma berpartisipasi sebagai pembicara pada Indonesia Coal Outlook Conference 2022 yang diadakan pada Rabu, 18 Mei 2022. Mengundang para profesional di bidang coal dan mining, acara ini diselenggarakan selama dua hari oleh Coal Metal Asia Magazine di JW Marriott Hotel, Jakarta. Selama kurang lebih 20 menit, Endah…
Hak Opsi adalah hal yang tidak asing untuk didengar dalam hal menentukan kewarganegaraan seseorang begitu pula halnya dengan hak repudiasi. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan. Oleh karena itu status kewarganegaraan seseorang menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum…
Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 1.000 (seribu) unit sepeda motor berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) dikonversi menjadi motor bertenaga listrik. Hal ini mengingat komitmen Indonesia untuk mengendalikan climate change (perubahan iklim), dengan target mengurangi emisi karbon atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% (dua puluh sembilan persen)…
Hukum Perdata adalah kata-kata yang mungkin sering kita dengar yang disebutkan oleh para praktisi maupun akademisi hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hampir di setiap persoalan yang ada di dalam aktivitas manusia sehari-hari mulai dari hubungan kita dengan sesama seperti rekan, keluarga maupun hubungan yang dapat dinilai dengan harta kekayaan seperti kegiatan bisnis,…
Hukum Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dan kewajiban negara Indonesia guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah cita hukum negara Indonesia dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja, dan pengusaha…
Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang langkah perpajakan dalam reformasi aturan perpajakan, tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan tinggi, dan rencana mekanisme pajak karbon yang baru. Ketentuan dalam Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% (sepuluh persen)…
