Pertanggungjawaban Penjamin Pribadi Terhadap Utang Debitor
|

Pertanggungjawaban Penjamin Pribadi Terhadap Utang Debitor

Di dalam konsep jaminan terbagi menjadi dua, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa  “Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”  Berdasarkan…

Alta Mahandara – A Lawyer Aspiring for Full Contentment
|

Alta Mahandara – A Lawyer Aspiring for Full Contentment

“The best way to predict our future is to create it.”  Sebuah kutipan yang paling tepat untuk merepresentasikan seorang Alta Mahandara. Pria kelahiran 1988 ini, sejak kecil telah memanifestasi pesan kedua orang tuanya untuk membangun karier yang cemerlang agar tidak menggantungkan nasib pada orang lain. “Kedua orang tua saya tidak menuntut saya secara detil untuk…

Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum
|

Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum

Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, pengenaan sanksi dapat dikenakan apabila telah ada aturan yang berlaku pada suatu Negara sehingga setiap masyarakat harus mematuhi dan apabila melanggar maka terdapat sanksi yang wajib…

ADCO Law Tetapkan Alexandra Gerungan Untuk Pimpin Tim Litigasi
|

ADCO Law Tetapkan Alexandra Gerungan Untuk Pimpin Tim Litigasi

Alexandra Gerungan telah bergabung bersama ADCO Law sebagai Partner, untuk memimpin area praktik Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, efektif pada Senin, 31 Oktober 2022. Sebelum bergabung bersama ADCO Law, Alex, demikian ia biasa disapa, adalah Partner di salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, di mana ia terlibat dalam berbagai penyelesaian sengketa kasus kompleks. Dengan…

Carbon Offset: Upaya Untuk Mencapai Target NDC Indonesia Tahun 2030
|

Carbon Offset: Upaya Untuk Mencapai Target NDC Indonesia Tahun 2030

Pada bulan Oktober 2021, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021) secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres 98/2021 mengatur tentang pasar karbon yang diyakini dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi…

Hukum Positif dan Keberadaannya
|

Hukum Positif dan Keberadaannya

Hukum Positif adalah hukum  yang  berlaku  di sebuah tempat  saat  ini  seperti  halnya  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hukum  positif terdiri  dari  kaidah hukum juga ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang   saling   berhubungan   dan  saling    menentukan yang diatur menjadi suatu  susunan  dan  tata  hukum. Dalam konteks tata  hukum yang dibuat atas implementasi hukum…

Komitmen Berikan Dampak Pada Dunia Usaha,  ADCO Law Diakui Dalam Indonesia Firms to Watch 2022
|

Komitmen Berikan Dampak Pada Dunia Usaha, ADCO Law Diakui Dalam Indonesia Firms to Watch 2022

ADCO Law telah terpilih pada Asian Legal Business: Indonesia Firms to Watch 2022 yang telah diterbitkan pada Oktober 2022. Terlepas dari masa-masa sulit yang dialami oleh industri hukum Indonesia sejak merebaknya pandemi, beberapa firma hukum telah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada pekerjaan dan layanan yang diberikan. Laporan tahunan ALB memilih 15 firma hukum yang telah…

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022: Green Industry Sudah di Depan Mata?
| |

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022: Green Industry Sudah di Depan Mata?

Pada September lalu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022) oleh Presiden Joko Widodo. Terbitnya Perpres 112/2022 ini menandai dimulainya era…

Menanti Era baru Perlindungan Data Pribadi
|

Menanti Era baru Perlindungan Data Pribadi

Pada September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna. Pengesahan UU tersebut menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pada ranah digital. Pengesahan UU PDP berjalan seiring dengan maraknya kebocoran data yang saat ini menjadi isu hangat di tengah masyakarat dengan munculnya…

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
|

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Perlindungan hukum adalah kata yang sering didengar apabila seseorang terlibat dalam suatu kasus hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah agar dapat hidup dengan dengan aman dan tentram. Namun, seringkali kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang diperhatikan bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hak yang…