Mengenal KITAS-KITAP serta Prosedurnya
| |

Mengenal KITAS-KITAP serta Prosedurnya

KITAP adalah dokumen kependudukan yang seringkali dibutuhkan oleh pihak penyelenggara/instansi tertentu yang bersifat administratif untuk dapat mengidentifikasi seorang warga negara khususnya Warga Negara Asing (WNA) yang memilih untuk bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi negara Indonesia begitu pula dengan KITAS. Kedua dokumen perizinan ini menjadi prasyarat wajib bagi setiap WNA baik yang ingin bekerja maupun tinggal…

Komitmen Atas Regenerasi, ADCO Law Resmi Jalin Kerja Sama dengan ALSA Indonesia
| | |

Komitmen Atas Regenerasi, ADCO Law Resmi Jalin Kerja Sama dengan ALSA Indonesia

Fokus pada peningkatan kualitas generasi di bidang hukum, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pada Rabu (15/6/2022), ADCO Law resmi menjadi mitra strategis ALSA Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Dendi Adisuryo, Managing Partner ADCO Law, dan Tanisha Zharfa Maharani, Presiden ALSA Indonesia di kantor ADCO Law, Jakarta Selatan. Kerja sama ini didasari atas kesadaran…

Status Kewarganegaraan: Hak Opsi dan Hak Repudiasi
| |

Status Kewarganegaraan: Hak Opsi dan Hak Repudiasi

Hak Opsi adalah hal yang tidak asing untuk didengar dalam hal menentukan kewarganegaraan seseorang begitu pula halnya dengan hak repudiasi. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan. Oleh karena itu status kewarganegaraan seseorang menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum…

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya
| |

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya

Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang langkah perpajakan dalam reformasi aturan perpajakan, tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan tinggi, dan rencana mekanisme pajak karbon yang baru. Ketentuan dalam Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% (sepuluh persen)…

Keadaan Kahar (Force Majeure): Alasan Kontra Prestasi?
| |

Keadaan Kahar (Force Majeure): Alasan Kontra Prestasi?

Keadaan Kahar (“Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang mungkin jarang kita dengar dalam aktivitas sehari-hari. Namun dalam praktik kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, Force Majeure merupakan hal yang memiliki pengaruh yang besar apabila sampai terjadi, yang mana untuk menanggulanginya biasa dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang terwujud dalam suatu perjanjian.   Dalam perjanjian,…

Dokumen Legalitas dalam Kegiatan Bisnis
| |

Dokumen Legalitas dalam Kegiatan Bisnis

Dokumen legalitas adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain modal usaha. Dokumen legalitas adalah sesuatu dapat menjadi bukti apakah suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai badan usaha yang sah atau belum. Selain itu, dokumen legalitas juga berfungsi untuk mengembangkan usaha, mempermudah dalam mengajukan pinjaman modal usaha,  melindungi usaha…

Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum
| |

Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum

Tinjauan yuridis adalah langkah yang secara umum bertujuan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Seiring dengan permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang, dalam melakukan tinjauan yuridis diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai…

Akuisisi adalah Strategi Perusahaan dalam Kegiatan Bisnis
| |

Akuisisi adalah Strategi Perusahaan dalam Kegiatan Bisnis

Akuisisi adalah cara yang saat ini dominan digunakan oleh perusahaan khususnya dalam rangka memaksimalkan kemakmuran stakeholders perusahaan. Perkembangan dan perubahan usaha yang sedemikian cepat menuntut para pelaku usaha untuk mencari terobosan agar bidang usaha tetap berjalan dan bahkan terus berkembang. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang…

Profesi Corporate Lawyer dalam Praktik Hukum
| |

Profesi Corporate Lawyer dalam Praktik Hukum

Corporate Lawyer adalah salah satu dari sekian banyak profesi di bidang hukum selain advokat litigator, legal counsel, bank legal officer, company corporate attorney, official investigator, dosen, diplomat, dan banyak lagi. Seiring pasar global meluas, hal ini menuntut banyaknya lawyer-lawyer yang handal disertai pemahaman yang komprehensif tentang hukum perusahaan atau corporate law sangat diperlukan oleh pelaku…

Omnibus Law: Tujuan dan Manfaatnya
| |

Omnibus Law: Tujuan dan Manfaatnya

Di akhir tahun 2020, banyak perdebatan mengenai Omnibus Law. Lalu, apa itu Omnibus law dan mengapa hal tersebut menarik perhatian banyak orang? Padahal di dunia hukum, Omnibus Law bukanlah sesuatu yang baru, misalnya di Amerika, Omnibus Law sering digunakan sebagai Undang-Undang lintas sektor. Penerapan Omnibus Law di Indonesia awalnya diharapkan menjadi solusi untuk “menyederhanakan” regulasi…