Jakarta, 6 Agustus 2024 – ADCO Law dengan bangga mengumumkan penambahan dua Senior Associate baru, Rizkyta Rahmanti Bekti dan Evie Fanny. Bergabungnya Rizkyta sebagai Senior Associate akan memperkuat tim Korporasi, Investasi & Pengembangan Proyek kami. Sebagai konsultan hukum yang berpengalaman selama lebih dari satu dekade di sektor korporasi, Rizkyta memiliki spesialisasi di bidang merger dan akuisisi,…
Kenaikan pesat dalam social commerce telah secara signifikan mengubah lanskap pasar di Indonesia, dengan sebuah platform terkemuka muncul sebagai pemain kunci. Strategi platform ini yang menawarkan produk dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengecer tradisional dan online menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan praktik penetapan harga predator yang bertujuan untuk merusak persaingan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana…
Dalam dunia hukum perdata, pemahaman tentang konsep wanprestasi sangatlah penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian. Wanprestasi merupakan dasar dari banyak sengketa kontraktual, di mana satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan memahami apa itu wanprestasi, pembaca dapat lebih mudah mengenali potensi pelanggaran perjanjian. Selain itu, pemahaman ini juga…
Istilah “whistleblower” semakin banyak digunakan di Indonesia, terutama dalam konteks upaya anti-korupsi. Whistleblower, atau pelapor, adalah individu yang dengan berani melaporkan kegiatan ilegal atau penyimpangan yang diduga terjadi di tempat kerja atau lingkungan mereka. Kegiatan ilegal ini dapat berupa korupsi, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan lain yang merugikan masyarakat. Siapa Itu…
Jakarta, 25 Juli 2024 – ADCO Law dengan bangga mengumumkan pencapaian penting dalam mewakili perusahaan pengelola kawasan ekonomi khusus terbesar di Gresik, dengan luas mencapai 3,000 hektar. Kemenangan ini berujung pada pemulihan aset dari salah satu kontraktornya. Kasus ini merupakan perjalanan yang panjang dan rumit, dimulai dari keberhasilan yang ditentukan dalam proses arbitrase di mana…
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR“) baru-baru ini telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA“) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Tahun 2023-2024 yang diadakan pada 4 Juni 2024. Undang-undang bersejarah ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak….
Jakarta, Indonesia, 12 Juli 2024 – ADCO Law dengan bangga mengumumkan penunjukan Alexandra Gerungan, Senior Partner di ADCO Law, sebagai Delegasi Komite Nasional untuk Komisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada International Chambers of Commerce (ICC). Alexandra bergabung dengan beragam anggota komisi, terdiri dari lebih dari 1.400 Delegasi dari lebih dari 100 negara. Anggota…
Dari HAKI hingga KI Seiring dengan perkembangan hukum yang menyesuaikan dengan standar internasional, terminologi dalam bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Awalnya dikenal sebagai Hak Milik Intelektual, istilah ini kemudian berubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), lalu disederhanakan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan sekarang dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (“KI”) atau Intellectual…
Pada bulan Maret 2024, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (“IKN”) mengeluarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (“Peraturan Kepala Otorita IKN 2/2024“). Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah fokus pada penempatan dan pengelolaan tenaga kerja asing dalam pengembangan IKN, yang melengkapi…
Ekonomi kreatif (“Ekraf“) secara signifikan meningkatkan Produk Domestik Bruto (“PDB”) nasional. Pertumbuhan sektor ini sebagian besar didukung oleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI“), yang mendorong inovasi dengan memberikan imbalan kepada para pencipta melalui penggunaan karya mereka, salah satunya sebagai jaminan fidusia. Penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia diakui dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun…