Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023: Titik Balik dalam Hukum Ketenagakerjaan
| | |

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023: Titik Balik dalam Hukum Ketenagakerjaan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 (“Putusan MK 168/2023”) merupakan perubahan penting dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU…

Pekerjaan Jarak Jauh Lintas Negara: Tantangan dan Apa yang Harus Dihadapi
| | |

Pekerjaan Jarak Jauh Lintas Negara: Tantangan dan Apa yang Harus Dihadapi

Peningkatan pekerjaan jarak jauh lintas negara, yang dipercepat oleh pandemi COVID-19, telah mengubah ruang kerja tradisional dan memperkenalkan tantangan baru di Indonesia. Meskipun memiliki manfaat, seperti akses ke talenta global, pekerjaan jarak jauh menghadapi kompleksitas hukum, terutama dalam hal jam kerja, jaminan sosial, dan perpajakan, karena kurangnya regulasi khusus. Seiring dengan berkembangnya tren ini, pedoman…

Pengesahan Undang-Undang KIA: Meningkatkan Perlindungan Karyawan melalui Ketentuan Cuti Melahirkan yang Baru
| | |

Pengesahan Undang-Undang KIA: Meningkatkan Perlindungan Karyawan melalui Ketentuan Cuti Melahirkan yang Baru

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR“) baru-baru ini telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan (“UU KIA“) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Tahun 2023-2024 yang diadakan pada 4 Juni 2024. Undang-undang bersejarah ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak….

Menilai Potensi dan Hambatan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di IKN: Sorotan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 2/2024
| | | |

Menilai Potensi dan Hambatan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di IKN: Sorotan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 2/2024

Pada bulan Maret 2024, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (“IKN”) mengeluarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (“Peraturan Kepala Otorita IKN 2/2024“). Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah fokus pada penempatan dan pengelolaan tenaga kerja asing dalam pengembangan IKN, yang melengkapi…

Ketenagakerjaan di Indonesia: Memanfaatkan Hukum yang Penting untuk Kesuksesan Bisnis
| | |

Ketenagakerjaan di Indonesia: Memanfaatkan Hukum yang Penting untuk Kesuksesan Bisnis

Linkedin Link 1. Apa saja prinsip-prinsip dasar yang membentuk hukum ketenagakerjaan di negara Anda dan bagaimana hukum ketenagakerjaan di negara Anda mengakomodasi pengaturan kerja yang fleksibel? Hubungan kerja di Indonesia diatur terutama oleh perjanjian kontraktual yang mencakup pekerjaan, instruksi, dan upah. Hukum ketenagakerjaan Indonesia menawarkan fleksibilitas dalam perjanjian-perjanjian ini sambil memastikan keadilan bagi kedua belah…

Membedah Kontrak Kerja Anda: Panduan Lengkap
| |

Membedah Kontrak Kerja Anda: Panduan Lengkap

Dunia hukum ketenagakerjaan menawarkan area yang menarik untuk dijelajahi, berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja di tengah dinamika hubungan antara pengusaha dan karyawan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, seperti di negara lain, didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan, yang memiliki fungsi ganda, yaitu memadukan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Mengenal Hukum Ketenagakerjaan…

Indonesia Memperkuat Kerangka Arbitrase: Membahas PERMA Nomor 3 Tahun 2023
| |

Indonesia Memperkuat Kerangka Arbitrase: Membahas PERMA Nomor 3 Tahun 2023

Indonesia telah memperkuat kerangka arbitrasenya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang juga dikenal sebagai PERMA 3/2023. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengatasi kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dalam lingkungan komersial yang dinamis saat ini. PERMA 3/2023 memperluas cakupan penegakan putusan arbitrase internasional, memberikan klarifikasi atas definisi “ketertiban umum”, dan memfasilitasi…

Polemik Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia
| | |

Polemik Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing? Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (“UU Ketenagakerjaan“), Tenaga Kerja Asing (“TKA”) di Indonesia, adalah setiap orang yang memiliki visa…

Hukum Perdata di Indonesia
| | |

Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan kita, hampir setiap aspek aktivitas kehidupan kita terjangkau oleh hukum ini. Dari transaksi jual beli, perjanjian hingga perkawinan, hukum perdata berperan penting dalam menjaga keseimbangan juga keadilan. Artikel ini akan membahas pengertian hukum perdata, subjek dan objek hukum perdata, asas-asas yang mendasari proses acara perdata hingga…

Menangani Employee Fraud:101
| | | | |

Menangani Employee Fraud:101

Apa itu Employee Fraud? Dari perspektif perusahaan, employee fraud umumnya dipahami sebagai penipuan yang disengaja, yang menyebabkan korban (perusahaan) menderita kerugian ekonomi, sementara pelaku (karyawan) mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Contoh umum employee fraud mulai dari penyelewengan aset (misalnya dengan mencuri inventaris, atau mendapatkan pembayaran dengan curang) hingga korupsi internal (misalnya menerima sogokan atau terlibat…