Status Kewarganegaraan: Hak Opsi dan Hak Repudiasi
| |

Status Kewarganegaraan: Hak Opsi dan Hak Repudiasi

Hak Opsi adalah hal yang tidak asing untuk didengar dalam hal menentukan kewarganegaraan seseorang begitu pula halnya dengan hak repudiasi. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan. Oleh karena itu status kewarganegaraan seseorang menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum…

Ekosistem Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik “SPKLU”
|

Ekosistem Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik “SPKLU”

Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 1.000 (seribu) unit sepeda motor berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) dikonversi menjadi motor bertenaga listrik. Hal ini  mengingat komitmen Indonesia untuk mengendalikan climate change (perubahan iklim), dengan target mengurangi emisi karbon atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% (dua puluh sembilan persen)…

Apa itu Hukum Perdata? Sebuah Pengantar
|

Apa itu Hukum Perdata? Sebuah Pengantar

Hukum Perdata adalah kata-kata yang mungkin sering kita dengar yang disebutkan oleh para praktisi maupun akademisi hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Hampir di setiap persoalan yang ada di dalam aktivitas manusia sehari-hari mulai dari hubungan kita dengan sesama seperti rekan, keluarga maupun hubungan yang dapat dinilai dengan harta kekayaan seperti kegiatan bisnis,…

Memahami Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
|

Memahami Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Hukum Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dan kewajiban negara Indonesia guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah cita hukum negara Indonesia dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja, dan pengusaha…

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya
| |

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya

Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang langkah perpajakan dalam reformasi aturan perpajakan, tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan tinggi, dan rencana mekanisme pajak karbon yang baru. Ketentuan dalam Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% (sepuluh persen)…

Perbedaan Antara Pro Bono dan Pro Deo
|

Perbedaan Antara Pro Bono dan Pro Deo

Pro Bono dan Pro Deo adalah istilah yang sering timbul dalam profesi hukum khususnya sebagai Advokat. Namun kedua istilah ini mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum pada saat berhadapan dengan perkara hukum di pengadilan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif agar dapat dilaksanakan secara…

Keadaan Kahar (Force Majeure): Alasan Kontra Prestasi?
| |

Keadaan Kahar (Force Majeure): Alasan Kontra Prestasi?

Keadaan Kahar (“Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang mungkin jarang kita dengar dalam aktivitas sehari-hari. Namun dalam praktik kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, Force Majeure merupakan hal yang memiliki pengaruh yang besar apabila sampai terjadi, yang mana untuk menanggulanginya biasa dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang terwujud dalam suatu perjanjian.   Dalam perjanjian,…

Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis
|

Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

Landasan yuridis adalah kata yang sering ditemukan pada umumnya ketika membahas mengenai aturan maupun regulasi terlebih dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh negara hukum (Rechtsstaat). Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.    Sejalan dengan hal…

Dokumen Legalitas dalam Kegiatan Bisnis
| |

Dokumen Legalitas dalam Kegiatan Bisnis

Dokumen legalitas adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain modal usaha. Dokumen legalitas adalah sesuatu dapat menjadi bukti apakah suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai badan usaha yang sah atau belum. Selain itu, dokumen legalitas juga berfungsi untuk mengembangkan usaha, mempermudah dalam mengajukan pinjaman modal usaha,  melindungi usaha…

Membayangkan kembali Hukum Persaingan di Indonesia Pasca COVID-19
| |

Membayangkan kembali Hukum Persaingan di Indonesia Pasca COVID-19

Hukum Persaingan usaha dimasa COVID-19 menjadi hal perlu diamati, Semua negara mulai kembali bangun dari tidurnya untuk menghidupkan ekonominya agar tetap stabil pasca melandanya pandemic Coronavirus Disease (COVID-19) di seluruh dunia. Indonesia termasuk menjadi negara yang terdampak serius dan sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi para pelaku usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha…