Catatan Utama: Prospek Batubara Indonesia 2023: Menggali Potensi Sengketa dan Mitigasi Risiko dalam Bisnis Batubara – Apa yang Perlu Diketahui oleh Penambang dan Investor di Tahun 2023?
| |

Catatan Utama: Prospek Batubara Indonesia 2023: Menggali Potensi Sengketa dan Mitigasi Risiko dalam Bisnis Batubara – Apa yang Perlu Diketahui oleh Penambang dan Investor di Tahun 2023?

ByADCO Law

A. Pembahasan Utama Masyarakat menyadari bahwa batu bara merupakan sumber energi yang masih sangat dibutuhkan. Namun, dalam semangat transisi energi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, akan ada beberapa potensi sengketa yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Untuk itu, pembicara Alexandra Gerungan, Partner ADCO Law, memaparkan risiko dan cara mengatasi dan setidaknya…

Upaya Hukum Terhadap Penjamin Pribadi berdasarkan KUHPerdata dan UU Kepailitan & PKPU
|

Upaya Hukum Terhadap Penjamin Pribadi berdasarkan KUHPerdata dan UU Kepailitan & PKPU

ByADCO Law

A. Penjamin Pribadi Penjamin Pribadi merupakan jaminan perorangan terhadap suatu utang debitor yang pengaturannya diatur dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1820 KUHPerdata, Jaminan perorangan (borgtocht atau personal guarantee) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya….

Pertanggungjawaban Penjamin Pribadi Terhadap Utang Debitor
|

Pertanggungjawaban Penjamin Pribadi Terhadap Utang Debitor

ByADCO Law

Di dalam konsep jaminan terbagi menjadi dua, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa  “Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”  Berdasarkan…

Mendapat Panggilan oleh KPPU? Bagaimana Proses Beracara di KPPU?
| |

Mendapat Panggilan oleh KPPU? Bagaimana Proses Beracara di KPPU?

ByADCO Law

Baru-baru ini, berdasarkan berita-berita secara daring, beberapa pelaku usaha minyak goreng dipanggil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjelaskan terkait dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Selain pelaku usaha minyak goreng, sebelumnya telah banyak para pelaku usaha yang dipanggil oleh tim penyelidik KPPU…

Kreditur Lain Yang Timbul Dari Cessie Dalam PKPU & Kepailitan
| |

Kreditur Lain Yang Timbul Dari Cessie Dalam PKPU & Kepailitan

ByADCO Law

Permohonan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) merupakan suatu upaya hukum yang dapat diambil guna restrukturisasi utang Debitur dalam melunasi utang-utangnya. Pengajuan PKPU dapat diajukan oleh Debitur itu sendiri atau dapat diajukan oleh Kreditur dengan syarat mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur dan mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor…

Central Bank Digital Currency (CBDC): Masa Depan Uang?
| |

Central Bank Digital Currency (CBDC): Masa Depan Uang?

ByADCO Law

Fenomena digitalisasi dan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat aset kripto tumbuh cepat seiring pertumbuhan ekonomi yang turun tajam, diikuti kebijakan moneter dan fiskal longgar yang terjadi secara merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Aset kripto memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan sumber…

Kekayaan Intelektual: Objek Jaminan Utang?
| |

Kekayaan Intelektual: Objek Jaminan Utang?

ByADCO Law

Presiden Joko Widodo telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022) pada 12 Juli 2022 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU 24/2019). PP tersebut diberlakukan guna memudahkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pembiayaan dari bank atau…

Perubahan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Menjadi Izin Usaha Pertambangan
| |

Perubahan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Menjadi Izin Usaha Pertambangan

ByADCO Law

Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terbagi atas kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara. IUP merupakan izin pengelolaan pertambangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana berdasarkan rezim ini, dibuka kemungkinan untuk penanaman modal…

Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia
|

Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia

ByADCO Law

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah mempengaruhi aspek ekonomi khususnya pada penggunaan uang dari yang aslinya berbentuk fisik menjadi berbentuk digital dimana salah satunya adalah mata uang Crypto (Cryptocurrency). Aktivitas perdagangan Crypto baru-baru ini menjadi minat publik terhadap aset Crypto di Indonesia. Legalitasnya sering diperdebatkan dan banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya lebih…

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru tentang Izin Usaha Pertambangan
| |

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru tentang Izin Usaha Pertambangan

ByADCO Law

Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perpres 55/2022 tersebut…